Awal Mula Korupsi Terjadi di Indonesia
Indonesia mengalami darurat korupsi. Bahkan, kasus korupsi beberapa kali menjadi tajuk utama di negeri ini, sebagian besar diduga melibatkan para pejabat tinggi.
Bagaimana korupsi itu bermula di Indonesia hingga separah sekarang?
Jenderal Soemitro percaya di era kemerdekaan hampir tidak ada kasus korupsi. Saat itu, semua pajak yang disematkan dalam setiap perdagangan, baik ekspor maupun impor disesuaikan dengan nilai barang yang dikirim. Besaran nilai ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
Soemitro yang saat itu menjadi salah satu pembantu Jenderal Moersyid pada 1964-1965 memperhatikan arus ekspor tengkawang di Pontianak, Kalimantan Barat. Tengkawang biasanya digunakan sebagai bahan kosmetik.
Usai tragedi gerakan 30 September, dan Orde Baru berkuasa, kebijakan berubah. Kebijakan ekspor tak lagi dipegang daerah, melainkan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang bermula berada di daerah ke Jakarta. Termasuk kantor pusat pengekspor tengkawang.
Dalam kebijakan awal, perizinan ekspor impor barang harus dilakukan di Jakarta. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibu kota. Namun, pemerintah Orde Baru memutuskan mengubah sistem perpajakan di mana perhitungan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pusat.
"Dengan demikian, kalau di daerah perhitungan dilakukan berdasarkan realita ekspor, berdasarkan hasil nyata. Setelah kantor eksportir tengkawang tersebut di Jakarta perhitungan cuma berdasarkan angka-angka di kertas, fiktif," ungkap Soemitro dalam bukunya 'Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib' yang ditulis Ramadhan FK terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1994.
Itulah yang menjadi awal mula korupsi, kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah dengan sistem sentralistik. Kondisi itu menyebabkan terjadinya kongkalikong antara pengusaha dan birokrat agar cepat merealisasikan permintaan mereka.
credit to : merdeka.com
Bagaimana korupsi itu bermula di Indonesia hingga separah sekarang?
Jenderal Soemitro percaya di era kemerdekaan hampir tidak ada kasus korupsi. Saat itu, semua pajak yang disematkan dalam setiap perdagangan, baik ekspor maupun impor disesuaikan dengan nilai barang yang dikirim. Besaran nilai ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
Soemitro yang saat itu menjadi salah satu pembantu Jenderal Moersyid pada 1964-1965 memperhatikan arus ekspor tengkawang di Pontianak, Kalimantan Barat. Tengkawang biasanya digunakan sebagai bahan kosmetik.
Usai tragedi gerakan 30 September, dan Orde Baru berkuasa, kebijakan berubah. Kebijakan ekspor tak lagi dipegang daerah, melainkan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang bermula berada di daerah ke Jakarta. Termasuk kantor pusat pengekspor tengkawang.
Dalam kebijakan awal, perizinan ekspor impor barang harus dilakukan di Jakarta. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibu kota. Namun, pemerintah Orde Baru memutuskan mengubah sistem perpajakan di mana perhitungan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pusat.
"Dengan demikian, kalau di daerah perhitungan dilakukan berdasarkan realita ekspor, berdasarkan hasil nyata. Setelah kantor eksportir tengkawang tersebut di Jakarta perhitungan cuma berdasarkan angka-angka di kertas, fiktif," ungkap Soemitro dalam bukunya 'Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib' yang ditulis Ramadhan FK terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1994.
Itulah yang menjadi awal mula korupsi, kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah dengan sistem sentralistik. Kondisi itu menyebabkan terjadinya kongkalikong antara pengusaha dan birokrat agar cepat merealisasikan permintaan mereka.
credit to : merdeka.com
Komentar